Koordinator Pusat BEM Se Sumatera Barat Hidayatul Fikri Minta Pengungkapan Dalang Kasus Andrie Yunus dan Reformasi Total TNI

Padang, 31 Maret 2026 | Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Barat, Hidayatul Fikri, menyampaikan sikap tegas terkait penanganan kasus Andrie Yunus yang saat ini diproses melalui peradilan militer. Hidayatul Fikri menegaskan bahwa kasus ini harus dibawa ke peradilan umum agar prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan dapat dijalankan secara nyata, dan memperingatkan bahwa kegagalan memenuhi tuntutan ini berpotensi memicu gelombang massa di Sumatera Barat sebagai bentuk protes publik.

Menurut Hidayatul Fikri, penggunaan peradilan militer dalam kasus ini berisiko menutup akses publik terhadap proses hukum, melemahkan pengawasan masyarakat, dan menimbulkan persepsi ketidakadilan. “Peradilan militer tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutup fakta. Kasus Andrie Yunus harus diproses di peradilan umum agar seluruh fakta dapat terungkap dan masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil,” tegasnya.

BEM SB juga menekankan urgensi pengungkapan aktor intelektual atau dalang di balik kasus ini. Tidak cukup hanya menjerat pelaku lapangan, seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk yang memiliki otoritas di balik kejadian, harus diungkap agar hukum tidak kehilangan kredibilitas. Hidayatul Fikri menambahkan bahwa transparansi identitas pihak-pihak terkait harus dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan hukum, demi memastikan tidak ada perlakuan istimewa.

Selain itu, Hidayatul Fikri menyerukan perlunya reformasi total terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan institusi ini menegakkan disiplin, profesionalisme, dan ketaatan terhadap prinsip negara hukum. Menurutnya, reformasi TNI menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan dan menegakkan akuntabilitas institusi militer.

Sejalan dengan tuntutan yang juga disuarakan oleh BEM Seluruh Indonesia, Aliansi BEM se-Sumatera Barat menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa bukan sekadar menuntut satu kasus, tetapi memastikan supremasi hukum ditegakkan, peradilan berjalan terbuka, dan institusi negara bekerja sesuai koridor hukum.

Hidayatul Fikri menekankan bahwa mahasiswa akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Jika tuntutan agar kasus Andrie Yunus diproses di peradilan umum dan reformasi total TNI diabaikan, gelombang massa akan mengguncang Sumatera Barat sebagai bentuk kontrol sosial, menuntut keadilan, dan menolak segala bentuk intervensi hukum.

“Ini adalah momentum untuk menegakkan hukum yang adil dan transparan. Jika dalang tidak diungkap, peradilan tidak terbuka, dan reformasi TNI tidak dilakukan, maka publik akan menilai hukum dan keadilan gagal. Mahasiswa tidak akan diam,” ujarnya.